Jakarta – Kementerian Tenaga Kerja berinisiatif mengajak duduk bersama pihak-pihak terkait soal kisruh Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) pemain asing di Liga 1. Ada enam putusan yang dihasilkan. Apa saja?

Kasus pemain asing tanpa KITAS di Liga 1 tengah menjadi sorotan publik. Bermula dari Michael Essien dan Carlton Cole yang tetap diturunkan kejadian Persib Bandung menjamu Arema FC pada 15 April sebagai tanda kick-off Liga 1, terkuaklah 23 pemain asing dari sepuluh klub berbeda lainnya terseret kasus serupa.

BOPI menilai PT LIB telah mencederai kesepakatan yang dibuat. BOPI memang mengeluarkan rekomendasi, meskipun tak semua syarat verifikasi dipenuhi PT LIB. Hanya saja, BOPI menekankan agar PT LIB melarang klub menurunkan pemain asing tanpa KITAS dalam sebuah matchday. BOPI pun melaporkan fakta itu kepada Imigrasi dan Kemnaker.

Agar tak berlarut-larut, Kemnaker mengundang pihak-pihak terkait untuk duduk satu meja di gedung B Kemnaker lantai 2, Jakarta, pada Kamis (20/4/2017), mulai pukul 13.00 WIB. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker Hery Sudharmanto dan dihadiri Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kemnaker Maruli A Hasoloan, Sekretaris Direkturat Jenderal Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM Friment S Aruan, Deputi Sport Prestasi Kementerian Pemuda dan Sport Chandra Bhakti Ridjaldi dari BOPI Izran H.P, serta perwakilan PT Liga Indonesia Mutakhir serta Wakil Ketua Umum PSSI, Joko Driyono.

Rupanya bukan hanya masalah KITAS yang muncul dalam rapat tersebut. Klub-klub kontestan Liga 1 juga diminta untuk melengkapi administrasi lainnya dalam merekrut pemain asing.

Berikut poin putusan dari pertemuan tersebut:

1. Permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) langsung diajukan oleh klub (pengguna/penjamin) ke Kemnaker dengan tembusan ke BOPI, PSSI, dan Kemenpora.

2. Permohonan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) langsung diajukan oleh klub (pengguna/penjamin) ke Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) dan PKK-Kemnaker, tanpa terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari BOPI.

3.Setelah mendapatkan IMTA, klub (pengguna/penjamin) mengajukan permohonan VITAS (Visa Tinggal Terbatas) dan ITAS (Izin Tinggal Terbatas) ke Direktorat Jenderal Imigrasi-Kemenkumham, dan wajib menyampaikan kepada BOPI dan Kemenpora sebagai bahan pengawasan di lapangan dan koordinasi antar instansi terkait.

4. Pemain asing untuk kepentingan trial, agen/klub diperbolehkan menggunakan ITAS kejadian kedatangan paling lama 30 hari, berlaku hanya untuk matchday tidak resmi (non liga) PSSI, setelah mendapatkan rekomendasi dari Ditjen Binapenta dan PPK-Kemnaker dan tidak dapat diperpanjang dan dikonversikan, dan klub wajib menyampaikan ITAS kepada BOPI dan Kemenppora.

5. Apabila pada kejadian masa matchday kompetisi, pemain belum memiliki IMTA dan ITAS akan dilakukan penindakan, baik oleh Ditjen Binapenta dan PKK-Kemnaker maupun Imigrasi atau lainnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Keputusan rapat ini berlaku sejak tanggal 20 April 2017.

(mcy/fem)


LEAVE A REPLY